Tak Ditindak IMB Super Market Menyimpang, Dewan: Akhyar Harus Evaluasi Satpol PP

editor -109 views
Anggota DPRD Kota Medan Antonius Tumanggor
Anggota DPRD Kota Medan Antonius Devolis Tumanggor SSos

Medan|MediatorPost:  Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan sebagai Organiasi Perangkat Daerah (OPD) yang tugasnya menegakkan Peraturan Daerah (Perda), menyeruak bau tak sedap beraroma kongkalikong dengan pemilik bangunan Supermarket Jalan Karya Kota Medan.  

Soalnya, Meski Satpol PP telah mendapatkan suarat dari Dinas TRTB (DPKPPR) Kota Medan terkait permasalahan Pembangunan Supermarket tersebut menyimpang dari Izin Mendirikan Bangunan (IM B), namun OPD yang dinakhodai Muhammad Sofyan tersebut tak mengambil tindakan.

Tak pelak, ujung-ujungnya bikin Anggota Dewan gerah, bahkan klimaksnya wakil rakyat yang duduk di gedung jalan Imam Bonjol No 5 tersebut mengimbau, agar Plt Walikota Medan Akhyar Nasution evaluasi Kepala Satpol PP.  

Setidaknya hal itu mencuat dari keterangan Anggota komisi IV DPRD Kota Medan Antonius Devolis Tumanggor SSos, kepada MediatorPost, di Sopo Restorasi Jalan Mesjid Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat  

“Saya sangat menyayangkan belum adanya tindakann hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang telah disepakati, Satpol PP Kota Medan, DPKPPR, dan BPTSP terhadap bangunan yang berdiri tidak memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIM B) ataupun izin menyimpang atau tidak sesuai dengan peruntukannya,” ungkap antonius memulai keterangannya.   

Ada banyak bangunan yang bermasalah, lanjut Antonius, seperti Bangunan di Jalan Karya, Jalan Danau Limboto, Apartemen Jati Junction, Jalan Ringroad (penutupan parit) dan Jalan Gatot Subroto serta lokasi lain di kota Medan.

Namun herannya, sambung Antonius, kenapa Satpol PP Kota Medan terkesan memperlambat eksekusi atau penindakan, apakah ada titipan dari sponsor sehingga “kongkalikong” mengulur waktu.  

“Apalagi saat ini akan ada pesta Demokrasi, sehingga bisa dimanfaatkan menjadi alasan klasik untuk tidak melukan eksekusi,” ungkap Antonius merinci.  

Padahal, beber Antonius, lurah dan camat juga sudah menyurati pemilik bangunan, termasuk juga dinas DPKPPR Kota Medan. “Diketahui saat ini surat juga sudah sampai di Satpol PP Kota Medan yakni surat penindakan ke empat,” terang  Wakil Rakyat dari Dapil 1 Kota Medan itu.

Bahkan, terangnya, lurah dan camat sudah memberikan peringatan terhadap bangunan di Jalan Karya, yang kini diketahui telah membuka lowongan kerja, sementara bangunan tersebut masih bermasalah pada perizinannya.

”Bagaimana bisa izin masih bermasalah, tapi pembangunan tetap berjalan dan akan diresmikan pula lagi, apakah ini tidak aneh, Plt Walikota Medan perlu mengetahui ini dan ambil tindakan tegas,” ucap nya.

Jangan nanti, sambung Antonius, alasan akan adanya pesta demokrasi (Pilkada) kota Medan menjadi momen untuk memperlambat penindakan bangunan bermasalah yang sudah masuk daftar penindakan.

“Plt Walikota Medan, selama masih menjabat, harus mampu menunjukkan ketegasan terhadap pelanggaran perizinan yang diketahui merugikan PAD Kota Medan dari sektor perizinan IMB, agar pembangunan di kota  Medan dapat terus terlaksana sesuai aturan yang ada,” ulasnya.

Untuk itu, politisi dari Partai NasDem Kota Medan ini meminta agar aturan segera dijalankan, sehingga dapat dijadikan contoh bagi para pemimpin ke depan. “Bila perlu segera lakukan evaluasi terhadap Kasatpol PP Kota Medan, karena tidak menjalankan tugasnya,” tutup Antonius. (rel )

Berikan Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *