Tak Eksekusi Swalayan di Karya, Kasatpol PP Kota Medan Dicap Plintat-plintut

editor -169 views
Anggota DPRD Medan Daniel Pinem
Anggota DPRD Medan Daniel Pinem

Medan-MediatorPost: Maraknya penyelewengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Medan, di antaranya pembangunan Swalayan di jalan Karya yang tak ditindak tegas Kasatpol PP. Buntutnya menuai kecaman dari wakil rakyat.

Bahkan titik kulminasinya Anggota DPRD Kota Medan Daniel Pinem gerah, hingga ujung-ujungnya Kasatpol PP Kota Medan diberikan cap atau label Plintat-plintut alias plin-plan bin tak tetap pendirian.

“Satpol PP harus konsisten jangan justru “plin-plan” dalam melakukan eksekusi seluruh bangunan bermasalah,” cetus Daniel Pinem bernada memberikan label, melalui seluler, Jumat (25/9).   

Apalagi, sambung Daniel, bangunan yang bermasalah sudah dibeberkan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi 4 DPRD Kota Medan, dan sudah didukung rekomendasi Ketua DPRD untuk melakukan pembongkaran, khususnya di Jalan Industri/Gagak Hitam, Ringroad.

Adapun bangunan bermasalah yang dibeberkan dalam RDP, rinci Daniel, adalah bangunan di Jalan Danau Limboto, bangunan swalayan di Jalan Karya, kanopi di Jati Junction, penutupan parit di Jalan Industri/Gagak Hitam.

Bahkan, jelas Daniel, Dinas Pemukiman dan Perumahan Rakyat (DPKPPR) Kota Medan pada RDP mengaku telah menyurati pemilik bangunan dan Satpol PP agar dilakukan pembongkaran terhadap terhadap bangunan  tersebut.

Seharusnya, jelas Daniel, Satpol PP Kota Medan sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda) menjalankan eksekusi atau penindakan. “Namun faktanya tak dilakukan, bahkan terkesan Kasatpol PP sengaja memperlambat proses eksekusi,” ulasnya.  

Sampai  kini, ungkap Daniel, belum ada satupun hasil RDP ditindaklanjuti Satpol PP Medan. “Jika ada kelemahan untuk dilakukan eksekusi, syogianya Kasatpol PP kepada Ketua Komisi 4 memberikan keterangan yang jelas, terkait belum dieksekusinya banguan bermasalah dari hasil RDP,” terangnya.

Persoalan ini, tambah Daniel, akan dijadikan salahsatu evaluasi terhadap kinerja Plt Wali Kota Medan ataupun Pejabat Sementara (Pjs) Kota Medan ke depannya. “Tampaknya pesoalan penundaan eksekusi di lingkungan Satpol PP ini sudah seperti benangkusut, yang perlu diurai hingga tuntas,” celulutuknya.     

Terkait hal itu, Kasatpol PP Kota Medan Sofyan yang dikonfirmasi, mengaku belum bisa menindak lanjuti eksekusi bangunan bermasalah yang terungkap di RDP Komisi 4 DPRD Medan dengan dalih belum menerima surat dari DPKPPR.

“Kita tidak bisa melakukan eksekusi, karena belum ada menerima surat dari DPKPPR Kota Medan untuk melakukan pembongkaran,” bilang Sofyan bernada berkilah, kepada wartawan, lewat chat WhatsApp.   

Tak cuma itu, nada berkilah juga disampaikan Sofyan ketika disinggung soal eksekusi bangunan di atas parit di Jalan Indsustri/Gagak Hitam atau Jalan Ringroad. “Masih didalami,” jawabnya berkelit tanpa merinci pendalaman hal ikhwal tertundanya eksekusi itu. (rd/rep).

Berikan Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *