Asmaruddin Kritisi Arah Pembangunan Madina, Imakor Berikan Aplaus

editor -38 views
Ketua Imakor Aris Daulay mengenakan jaket biru saat berbagi sembako kepada warga terdampak Covid-19
Photo: Ketua Imakor Aris Daulay mengenakan jaket biru saat berbagi sembako kepada warga terdampak Covid-19

Madina|MediatorPost: Anggota Dewan Asmaruddin Nst yang melontarkan kritikan tajam pada Rapat Paripurna DPRD Madina, dengan agenda pandangan akhir Anggota Dewan, Rabu (02/09) lalu. Belakangan menuai apresiasi dari berbagai elemen rakyat dan aktifis pegiat politik serta antikorupsi.

Adalah Ikatan Mahasiswa Anti Korupsi (Imakor) salahsatu elemen mahasiswa yang memberikan aplausnya terhadap wakil rakyat yang duduk pada lembaga montoring, budjeting dan legislasi di tingkat Kabupaten Madina itu.

“Warga Madina sudah lama merindukan Anggota Dewan yang kritis, khususnya terhadap pembangunan di kabupaten paling ujung Sumatera Utara yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat ini,” kata Ketua Imakor, Aris Daulay, Kamis (10/09/2020).  

Karenanya, lanjut pria yang akrab dengan sapaan Aris itu, Anggota Dewan Asmaruddin Nst yang pada sidang paripurna lalu memberikan kritikan tajam, patut diberikan apresiasi oleh masyarakat Madina.

“Selain kritikan itu memang peran Asmaruddin Nst sebagai kontrol pemerintah, namun bagi aktifis telah menggugah wahana berpikir untuk membangun daerah dan menyumbangkan wawasan tekait program pembangunan jangka panjang Kabupaten Madina,” ulasnya.

Disebutkannya, kritisan seperti yang dilakukan Asmarudin Nst itu sudah menjadi kerinduan yang sudah lama dinanti masyarakat. “Warga Madina jenuh dengan dewan yang hanya diam dan terbilang sebagai tukang stempel pemerintah,” cuitnya.  

Terlebih lagi, yang disampaikan Anggota Dewan  tersebut merupakan fakta. “Seperti halnya soal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Mandailing Natal yang memperoleh peringkat nomor lima (5) terendah dari Tiga Puluh Tiga (33) Kabupaten kota di Sumut, sebagaimana data BPS,” rincinya.

Kemudian pembangunan Asrama Haji yang diresmikan Presiden Joko Widodo yang sampai sekarang belum juga ada perkembangannnya. Selanjutnya Kabupaten Madina sebagai kawasan ekonomi khusus yang sejak dahulu kala sering digaungkan, kini mulai tenggelam.

“Itu semua perlu dipaparkan ke publik sehingga mampu mereview atau mengingatkan kembali arah pembangunan Kabupaten Madina ke depan,” papar orang nomor satu di organisasi kemahasiswaan yang getol menyoroti indikasi korupsi itu.

Bahkan,  terang Aris,  terkait pembangunan rumah sakit umum yang masih terbengkalai bahkan tidak jelas lanjutan pembangunannya yang bersumber dari pemerintah pusat. “Sudah syogianya Pemkab Madina memberikan kejelasan kepada rakyatnya,” tuturnya.

Sehingga, tambah Aris, hal ikhwal yang menjadi pokok permasalahan dan kendala yang dihadapi Pemkab Madina dapat dipahami masyarakat, bahkan tak menjadi ‘bolaliar’ yang menggelinding tanpa arah hingga berujung menjadi perwajahan muram pemerintahan kabupaten. (anto)

Berikan Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *