Bikin Kegiatan Suksesi Pilkada tak Ikuti Protokol, 2 Bupati Kena Tegur

editor -25 views
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian

JAKARTA| 2 Bupati di Sulawesi Tenggara (Sultra) mendapat teguran keras dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian adalah, Bupati Muna Barat Laode Muhammad Rajiun Tumada dan Bupati Muna Rusman Emba.

Adapun gegaranya ke dua bupati yang menjadi calon bupati incumbent pada Pilkada Serentak 2020 mendapatkan teguran keras, kaena masing-masingnya melakukan pengumpulan massa namun tak mengikuti standar protokoler kesehatan.

Teguran keras tersebut tertuang di dalam surat bernomor 337/4137/OTDA yang ditandatangani Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri atas nama Mendagri. Surat ditujukan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara.

“Dalam kegiatannya sebagai bakal calon kepala daerah, 2 bupati tersebut sama sekali mengabaikan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan wabah Covid-19,” ujar Dirjen Otda Akmal Malik di Jakarta, Selasa (1/9/2020).

Dalam surat tersebut menyebutkan, Bupati Muna Barat Laode Muhammad Rajiun Tumada ketika datang ke Kabupaten Muna Barat sebagai bakal calon kepala daerah disambut oleh ribuan masyarakat.

Begitu juga dengan Bupati Muna Rusman Emba pada 13 Agustus 2020 dalam kegiatan berjalan kaki bersama masyarakat dari Pelabuhan Kota Raha sampai Tugu Jati diiringi oleh konvoi kendaraan yang membawa bendera partai.

“Menurut Mendagri, kegiatan 2 kepala daerah tersebut telah menimbulkan kerumunan massa. Tentu, kegiatan yang melibatkan orang banyak, apalagi banyak yang tidak memakai masker bertentangan dengan upaya pemerintah dalam menanggulangi dan memutus rantai penularan wabah Covid-19,” ucapnya.

Menurutnya, sesuai ketentuan Pasal 67 ayat 1b UU Pemda sangat jelas, kepala daerah dan wakilnya harus menaati seluruh ketentuan perundang-undangan. Sementara saat ini tengah diberlakukan protokol kesehatan untuk meminimalisasi penularan Covid-19.

“Berdasarkan ketentuan dan fakta yang ada, Mendagri Tito Karnavian meminta Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai wakil pemerintah pusat untuk dapat memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada Bupati Muna Barat Laode Muhammad Rajiun Tumada dan Bupati Muna Rusman Emba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya. (rep/Inews.Id)

Berikan Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *