Desak Usut Alokasi Bansos, Seratusan Massa Geruduk Kejari Labusel

oleh -42 views
Massa aksi desak Kejari usut Dana Bansos Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Massa aksi desak Kejari usut Dana Bansos Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Medan|MediatorPost:  Sejumlah atau sekira seratusan warga terdiri dari pemuda dan mahasiswa unjuk rasa di pelataran Kantor Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan (Kejari Labusel), Jalan Istana Kelurahan Kotapinang, Kecamatan Kotapinang, Rabu (21/10/2020).

Dalam pernyataan sikap mereka, koordinator aksi, Fitra didampingi Robet Kenedi, Asep, dan Anju Sinaga, meminta Kejari Labusel usut berbagai permasalahan terkait pengelolaan anggaran hibah Pemkab Labusel Tahun Anggaran 2018-2019 dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Galian C.

Mereka menilai, banyak terjadi penyimpangan yang menjurus pada praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). “Kami minta agar Kejari Labusel mengusut dugaan penyimpangan dalam alokasi dan realisasi bansos yang bersumber dari APBD Kabupaten Labusel,”teriak kordinator, disambut yel-yel peserta aksi.

Sebab, diduga banyak program titipan dan dana tersebut digunakan untuk kepentingan politik. “Untuk ini kami minta Kejari Labusel mengusut tuntas dugaan jual beli dalam penyusunan Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) Labusel,” ungkapnya.

Peserta aksi juga mendesak Kejari Labusel usut tuntas dugaan hilangnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor sarang burung walet dan pertambangan, khususnya galian tipe C dan juga meminta agar seluruh usaha Galian C di Labusel ditutup.

 “Kami mitan tutup segara Galian C di Desa Hutagodang, Kecamatan Sungaikanan, yang telah menimbulkan kerusakan ekosistem alam dan berdampak pada kerusakan badan jalan,” ucap peserta aksi.

Peserta aksi diterima Kepala Kejari Labusel, Ketut Winawa didampingi Kasi Intelijen J Pandiangan, dalam sambutannya dia mengatakan, aspirasi yang disampaikan masyarakat ini cukup baik. “Meski begitu, kejari berharap masyarakat segera menyampaikan laporan ke Kejari Labusel,” sebutnya.

“Mengenai bansos, galian C, dana Covid-19, dan APBD yang diduga diperjual belikan, silahkan sampaikan laporannya kepada Kejari Labusel, agar dapat dilakukan tindakan. Apapun yang menjadi laporan ke kejaksaan akan kami tindaklanjuti. Jika hari ini ada laporannya, langsung kita tindak lanjuti,” tegasnya.  

Menurutnya, beberapa kasus sudah mereka di tangani dan sudah disidangkan, seperti kasus RSUD yang dituntut 8 tahun dan kemudian divonis 6 tahun. “Jika ada permasalahan lain, silahkan menyampaikan secara resmi,” jelasnya.

Dia juga mengatakan, kalau Kejari Labusel baru saja ekspos sejumlah perkara termasuk masalah korupsi “Kita juga dapat pelimpahan kasus dari Polda Sumut terkait perkara korupsi,” rincinya.

Usai dari Kejari Labusel, pengunjuk rasa melanjutkan aksi ke DPRD Labusel di Jalinsum-Basilam Baru, Desa Sosopan. Di sana, massa mendesak DPRD Labusel agar pengesahan APBD 2021 Kabupaten Labusel ditunda dan dilakukan setelah selesai pelaksanaan Pilkada Labusel 2020.

Setelah orasi selama lebih satu jam, aksi itu akhirnya diterima Wakil Ketua DPRD Labusel H Zainal Harahap, H Efrin Harahap, Hajali Sagala, Bayanuddin Dalimunthe, Ayu Safitri, dan Ginanda Hasibuan.

Menyambut para pendemo, H Zainal Harahap menyatakan, tentang pembahasan APBD, dana bansos dan terkesan memang banyak titipan kekuasaan

.”Kami PDI Perjuangan Labusel menolak. Kita sudah panggil Dinas Pendapatan, memang banyak PAD yang belum diperoleh, khususnya sektor Galian C dan sarang walet serta Dana Bansos harus berkeadilan sesuai peraturan. Saya katakan, lawan karena tidak mencerminkan rasa keadilan. Kita akan duduk bersama untuk mengambil kesimpulan,” paparnya.

H Zainal Harahap juga menegaskan,  agar perwakilan masa aksi sebanyak 23 orang yang mewakili untuk duduk bersama dengan DPRD guna mengambil kesimpulan. Tak ayal, permintaan itu diaminkan, dan terlihat peserta aksi sekira 23 orang masuk ke gedung Dewan untuk didengar aspirasinya. (Nhb)

Berikan Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *