Dicap Eks Panwaslu, Pilkada Sergai Diwarnai Politik Hitam

editor -34 views
Eks Komisioner Panwaslu Heru Heriyanto
Eks Komisioner Panwaslu Heru Heriyanto

Sergai|MediatorPost: Meski pemungutan suara yang merupakan puncak dari kontestasi Pilkada Serdang Bedagai (Sergai) dalam menentukan Kepala Daerah baru akan digelar 9 Desember 2020. Namun, iklim politik di sana nyaris ke titik kulminasi.

Apa tidak, pilkada yang tahapannya baru saja usai pemeriksaan kesehatan Calon Kepala Daerah, namun dinamika perebutan kursi nomor satu di Sergai itu sudah dicap alias dilebeli politik hitam atau black kampanye.

Parahnya lagi, cap politik hitam di tanah bertuah negeri beradat tersebut bermuara culas, adalah ketidaknetralan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sergai.

Adalah Heru Heriyanto MA selaku (mantan) eks Komosioner Panwaslu Serdang Bedagai memandang bahwa Pilkada Sergai yang tahapannya akan memasuki kampanye, namun  iklim politiknya sudah tak sehat.

“Berbagai cara yang muaranya culas untuk kemenangan, kental mewarnai Pilkada 2020 di Induk Pemekaran Kabupaten Deliserdang ini,” tandas pria yang karibnya disapa Heru itu, Jumat (2/10/2020).

Heru yang juga salahsatu pentolan organisasi ke-Islaman itu pun menegaskan, bahwa Pilkada Sergai sedang berlangsung politik hitam.”Saya memandang kompetisi Pilkada di Sergai tak sehat dan cenderung didominasi politik hitam.

Dia juga menegaskan, tercium aroma tak netral dari sikap sejumlah oknum ASN bahkan bermuara memihak. “Pastilah hal itu merugikan sekelompok orang dalam perhelatan demokrasi sekali lima tahun tersebut,”ulas Heru yang kini konsen sebagai Lawyer itu.  

Untuk itu, lanjut Heru, ASN diharapkan netral dalam Pilkada 2020 di Sergai. “Apalagi menurut UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN pasal 31 ayat 10 huruf a menyatakan komisi ASN bertugas menjaga netralitas,” sebut alumnus UIN Sumut ini.

Dia juga menjelaskan, ada regulasi yang melarang melibatkan pejabat. “Dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 a quo, dilarang melibatkan pejabat BUMN/BUMD, ASN, Anggota TNI/Polri, serta kepala desa/lurah dan sebutan lainnya,” terangnya.

Dia juga merinci soal netralitas ASN, dalam pasal 189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 a quo, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan dan atau denda paling sedikit Rp600 ribu dan paling banyak Rp6 juta.

Sedangkan untuk  netralitas TNI/Polri diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. “Dalam pasal 9 disebutkan prajurit TNI dilarang terlibat dalam politik praktis,” ulas Heru

Dan aturan  bagi Polri tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, pada pasal 28 menyebutkan kalau Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri.  

“Sanksi bagi ASN meliputi sanksi kedisiplinan sesuai dengan tingkatan pelanggarannya. Bisa diberikan sanksi penundaan kenaikan pangkat maupun pencopotan jabatan, bahkan sanksi terberat yakni pemberhentian dengan tidak hormat,” pungkasnya. (rasum)

Berikan Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *