Diperintah Ditreskrimsus Polda, Inepektorat Periksa 386 Kades se-Paluta

editor -7 views
illustrasi
illustrasi

Medan|MediatorPost: Atas perintah Ditreskrimsus Polda Sumut, sebanyak 386 Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) diperiksa Inspektorat. Pemeriksaan terkait penggunaan dana desa Bimbingan Teknis (Bimtek) di di Zona Merah Covid-19.

Pemerikaan tersebut berdasarkan Surat Dirkrimsus Polda Sumut bernomor: K/2989/VIII/Res.3.3/2020/Ditreskrimsus, tertanggal 27 Agustus 2020, sudah dikirim ke APIP Inspektorat Paluta.

Salah seorang staf Inspkorat Pemkab Paluta, adalah Yuli membenarkan pemeriksaan 386 Kepala Desa tersebut berdasarkan surat dari Polda Sumut, selain itu staf institusi pengawasan internal Pemkab Paluta itu juga membenarkan memeriksa pelapor.

“Saya memeriksa pelapornya, ya si Siddik Siregar, Kalau kepala desa yang memeriksa bukan saya, kawan (staf) lain yang meriksa kepala desa. Tidak tahu saya berapa sudah jumlah kepala desa yang diperiksa,” ungkap Yuli, kepada kru media, Kamis (15/10/2020).

“Pelapor (red, Siddik Siregar) kita periksa untuk tahu langsung apa-apa yang dilaporkannya, kalau melalui tulisan kan kurang tepat. Makanya pelapor kita panggil dan mintai keterangannya langsung, apa yang dilaporkan dikorupsi kegiatan dana desa itu,” sambungnya.

Sementara pelapor, Siddik Siregar membenarkan dirinya diperiksa Inspektorat Pemkab Paluta terkait laporan dugaan korupsi dana desa Bimtek di Zona Merah. “Iya, hari Senin 12 Oktober 2020, kemarin pemeriksaannya. Bu Yuli yang memeriksa saya,” ucap Siddik.

Diberitakan sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sumut telah menyurati Inspektorat Pemkab Padang Lawas Utara (Paluta) untuk melakukan audit kegiatan bimtek dana desa tahun 2020.

Surat Dirkrimsus Polda Sumut tersebut bernomor: K/2989/VIII/Res.3.3/2020/Ditreskrimsus, tertanggal 27 Agustus 2020, sudah dikirim ke APIP Inspektorat Paluta.

“SP2D dari Dirkrimsus Polda Sumut Nomor: K/20710/IX/Was.2.4/2020/Ditreskrimsus tanggal 21 September 2020, juga sudah kita terima sebagai pelapor atas dugaan korupsi anggaran bimtek dana desa Pemkab Paluta,” ujar Najir Sarif Siregar SH, kuasa hukum Siddik Siregar, dari Law Office Najir Sarif Siregar & Associates di Medan, Selasa 6 Oktober 2020.

Surat yang ke APIP Inspektorat Pemkab Paluta dan ke Law Office Najir Syarif Siregar Associates tersebut ditandatangani Pj Kasubdit III Tipikor, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut. (ros)

Berikan Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *