Eks-Gedung RRI Kumuh, Pimpinan DPRDSU Minta Jadi Tempat PKl

oleh -92 views
Pimpinan DPRD Sumut Rahmansyah Sibarani
Pimpinan DPRD Sumut Rahmansyah Sibarani

Medan|MediatorPost: Eks atau bekas gedung Radio Republik Indonesia (RRI) di Jalan Martinus Lubis atau Jalan Bulan Kelurahan Pandau Hilir Kecamatan Medan Perjuangan, yang kondisinya kumuh, tak terawat dan dipakai untuk prostitusi, menuai perhatian serius dari berbagai wakil rakyat.

Jika sebelumnya, wakil rakyat dari DPRD Kota Medan, ialah Antonius Tumanggor angkat bicara, agar gedung yang berornamen klasik dan warisan budaya di era Belanda itu dimanfaatkan Pemko Medan, untuk kesejahteraan rakyat dan menambah PAD, dengan memanfaatkannya sebagai lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL).

Kini, Pimpinan DPRD Sumatera Utara, adalah Rahmansyah Sibarani juga kesal melihat kondisi eks gedung RRI yang sekarang terkesan angker itu, juntrungnya pun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diminta untuk mengambil kebijakan serupa.

“Eks Gedung RRI atau Gedung Juang merupakan warisan yang bernilai sejarah, sehingga harus dirawat oleh negara, khususnya pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai pemerintahan Koordinator Pusat,” ungkap Rahmansyah, kepada MediatorPost, Kamis (22/10/2020).       

Kondisi gedung yang menjadi titik nol Kota Medan itu, lanjut Rahmansyah, harusnya dilestarikan. “Pemprov Sumut harus segera mengambil kebijakan. Jangan terlambat, sehingga sempat menjadi buahbibir dan icon miring titik nol di Ibukota Provinsi ini,” celutuknya.

Apalagi saat ini, untuk di lokasi titik nol itu, warga begitu melihatnya langsung memberikan penilaian yang buruk, selain kotor juga kumuh dan tak terawat. Bahkan belakangan di lokasi yang memiliki segudang sejarah itu dijadikan tempat maksiat oleh orang tak bertanggungjawab.

Setidaknya, terang Rahmansyah, kalaupun tak memiliki anggaran untuk merawatnya, serahkan kepada pihak ketiga. “Dan kalau melihat potensi dari  seputaran lokasi itu, yakni ramainya para pedagan yang semrawutan di tepi jalan. Maka selayaknya dijadikan lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL),” ungkapnya.   

Artinya, kalaupun diserahkan kepada pihak ketiga, maka dibuatlah MoU sehingga lokasi itu termanfaatkan, namun diatur agar pengelolanya merawat dan menjaga keasrian dan nilai-nilai sejarang di gedung dan lokasi itu.

“Saya kira dengan dikelolanya gedung itu untuk pedagang, maka tentulah anggaran untuk merawatnya juga akan diperoleh oleh pemerintah maupun pengelola. Kalau ada kemauan sebetulnya menangani itu tak lah sulit,” ulasnya pria yang juga Ketua IPK Kota Medan itu. (mus).

Berikan Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *