Ini 11 Pjs Bupati dan Walikota se-Sumut yang Dilantik

editor -64 views
Gubsu menyematkan lencana terhadap 11 Pjs Kepala Daerah
Gubsu menyematkan lencana terhadap 11 Pjs Kepala Daerah

Medan|MediatorPost: Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi secara resmi melantik 11 Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara, sehubungan dengan masa cuti Bupati /Walikota dan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020.

Adapun Pelantikan itu ditandai dengan pengambilan sumpah jabatan terhadap 11 Pjs kepala daerah terdiri dari Bupati dan Walikota se-Sumatera Utara, di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, Jumat (25/9) petang.

Adapun Pjs Kepala Daerah yang dilantik, adalah, Pjs Wali Kota Medan, Arif Sudarto Trinugroho (Pj) Bupati Pakpak Bharat Kaiman Turnip, Pjs Bupati Mandailing Natal Ir Dahler MM, Pjs Walikota Tanjungbalai Dr Drs Ismael P Sinaga MSi, Pjs Bupati Asahan Drs Basyarin Yunus Tanjung MSi, 

Kemudian, Pjs Bupati Samosir Lasro Marbun SH MHum, Pjs Bupati Nias Selatan dr Ria Novida Telaumbanua MKes, Pjs Walikota Gunungsitoli Ir Abdul Haris Lubis MSi, Pjs Bupati Labuhanbatu  Drs H Mhd Fitriyus SH MSP, Pjs Bupati Toba Harianto Butar-Butar SE MSi, Pjs Bupati Serdang Bedagai  Ir Irman MSi.

Dalam sambutannya Gubsu memaparkan  tiga tugas pokok yang akan diemban Pj dan Pjs yang baru saja dilantik di antaranya di tengah pandemi Covid-19 dimintakan kepada Pj/Pjs Bupati dan Wali Kota agar membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Terlebih himbauan agar mengamankan seluruh warganya tidak menyelenggarakan kegiatan kampanye yang tidak mengikuti protokol kesehatan (Prokes), terutama menghindarkan kerumunan.

“Selanjutnya, saya pesankan untuk tetap menjaga netralitas ASN di daerahnya masing-masing. Karena hal tersebut telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 5/2014 dan kita wajib untuk mematuhinya,” pesan Gubsu

Begitu juga dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui Undang-Undang Nomor 34/2014 serta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melalui Undang- Undang Nomor 2/2002. “Kita dituntut untuk bersikap netral dalam perpolitikan,” pesan Gubsu.

Terakhir, Gubsu juga berpesan agar seluruh Pj dan Pjs juga dapat menjalankan dan meneruskan roda pemerintahan yang telah berjalan di daerahnya masing-masing. “

Ingat, Pj dan Pjs bukan Bupati dan Wali Kota, tentunya saya harap paham akan batasan-batasan wewenang yang kita miliki, lakukan pekerjaan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku,” pungkas Edy. (dra/rel)

Berikan Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *