Kerap Bikin Ricuh, Aktifis Lingkungan Tuding TSO “Bekingi” PT SLL dan SRL

editor -1.042 views
Aksi Masyarakat Petani Padang Lawas korban Penggusuran PT SLL dan SRL
Photo: Masyarakat Petani Padang Lawas korban penggusuran PT SLL dan SR, ketika menggelar aksi

Medan|MeidatorPost: Keberadaan PT Sumatera Silva Lestari (SSL) dan PT Sumatera Riang Lestari (SRL), yang beberapa tahun belakangan kerap bikin ricuh alias konflik dengan masyarakat, kini memunculkan kegerahan aktifis lingkungan hidup.

Tak pelak, tudingan miring pun muncul kalau ke 2 perusahaan yang mengantongi konsesi Izin Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) diduga kuat dibekingi Bupati Padanglawas Ali Sutan Harahap (TSO) dan pimpinan Dewan.     

Setidaknya, hal diatas itu seperti disampaikan 2 elemen lingkungan hidup secara tertulis, adalah Ketua Jaringan Peduli Lingkungan Hidup (JPLH) Altudes Siregar SH dan  Direktur Lingkar Studi Pembangunan (LSP) Ansor Harapan SSos, kepada MediatorPost, Kamis (3/9)

Memulai kejelasannya, Altudes memaparkan bahwa PT SSL dan SRL adalah perusahaan yang memegang konsesi HTI dan IUPHHK yang beroperasi sejak tahun 2001 dan 2007 di Kabupaten Padang Lawas.

Sedangkan PT SSL memiliki lahan konsesi seluas lebih kurang 33.390 ha dan SRL  sekira 25.320 ha. “Dan anehnya meski ke 2 perusahaan itu kerap bikin ricuh, namun dapat perlakuan istimesa. Dikabarkan malah perusahan tersebut memperoleh perluasan wilayah konsesi di Kabupaten Padanglawas,” ungkapnya.    

Padahal, lanjut Altudes, ke 2 perusahaan itu terindikasi menyalahgunakan wewenang izin di antaranya, pelanggaran lingkungan, komitmen pengelolaan hutan lestari, pelanggaran batas operasional, metode penyelesaian sengketa lahan dengan masyarakat.

Tak hanya itu, sambung Altudes terhadap transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam produksi kayu tiap tahunnya juga diduga menyalahi aturan. “Begitu juga transparansi kewajiban melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR),” paparnya.  

Dari sekian persoalan yang meliputi PT SSL dan SRL, yang paling memprihatinkan dan mendominasi adalah konflik perusahaan dengan masyarakat deperti, dengan masyarakat di Kecamatan Barumun Tengah, Kec. Sosa, Kec. Huristak, Kec. Aek Nabara Barumun, Padang Lawas, dan Kec. Simangambat, Padang Lawas Utara. Yaitu menyangkut konflik masalah tanah ulayat (adat) yang diserobot oleh perusahaan.

Padahal, jelas Altudes, pada sebagian konflik itu, lahan atau hamparan telah lebih dahulu diusahai masyarakat. Aktivitas masyarakat telah berlangsung lama di dalamnya jauh hari sebelum perusahaan memperoleh izin dan beroperasi di lahan tersebut. “Di antaranya, di wilayah Garingging, Barumun Tengah, dan sebagian di wilayah Kec. Sosa dan Simangambat,” tegasnya.  

Sementara Direktur LPS Ansor Harahap Sos mengatakan, kalau beberapa hari yang lalu, perusahaan kembali membuldozer tanaman sawit yang ditanam masyarakat di lahan yang selama ini diusahai masyarakat. “Padahal tanaman sawit masyarakat sudah besar dan berbuah,” ucapnya miris.    

Dan anehnya dalam persoalan tersebut, saat masyarakat mengusahai lahan dengan menanam sawit pada sebagian hamparan yang diklaim sebagai tanah ulayat dan tanah yang sejak lama diusahai, terkesan dibiarkan oleh perusahaan.   

Setelah tanaman tumbuh besar dan sebagian menghasilkan, terang Anshor perusahaan mengunakan ‘tanganbesi’ dengan melakukan penumbangan secara sepihak dan ‘membabibuta’.

“Ini artinya bahwa kedatangan ke dua perusahaan tersebut  bukan membawa kemashlahatan namun malah terkesan membawa becana sosial berkepanjangan, khsusunya di Padang Lawas,” tandasnya.

Pimpinan DPRD Palas dan Pemkab “Membekingi”

Ulah PT SSL dan SRL yang terus merajalela di Padang Lawas diduga malah mendapat perlakukan istimewa dari oknum Pemkab dan DPRD Padang Lawas. “Salahsatu indikatornya bahwa persoalan yang kerap diadukan masyarakat tidak kunjung mendapat solusi,” tandas Anshor.  

Masyarakat dengan PT SSL dan SRL sudah sering dimediasi dan di atas kertas akan ada tindaklanjut oleh perusahaan dan pemerintah. “Namun hingga saat ini tidak ada kemajuan yang berarti,” ulasnya.

Bahkan perusahaan masih terus beroperasi sebagaimana biasanya di lahan yang diklaim masyarakat dan terus melakukan pengusiran serta penebangan tanaman masyarakat secara “membabibuta”.

“Tindakan “membabibuta” itu, memunculkan indikasi bahwa perusahaan tersebut dibekingi oknum Bupati dan oknum pimpinan DPRD Padanglawas,”ungkapnya menyikapi sikap arogansi perusahaan.  

Dia juga menegaskan, diduga Bupati Padang Lawas Ali Sutan Harahap (TSO) dan Pimpinan DPRD Padanglawas membeking PT SSL dan SRL alias tidak berpihak kepada masyarakat.

Oleh karena itu Jaringan Peduli Lingkungan Hidup (JPLH) Sumatera Utara dan Lingkar Studi Pembangunan (LSP) Sumatera Utara meminta Persoalan PT SSL dan SRL harus dibahas kembali dengan masyarakat, termasuk pemuda dan mahasiswa.

“Tidak boleh pemerintah kabupaten maupun legislatif yang merupakan institusi untuk menyahuti aspirasi masyarakat itu, mendiamkan atau membiarkan persoalan perusahaan dengan masyarakat tersebut berlarut-larut begitu saja,” tandas Anshor dengan mimik terlihat geram.

Dia juga menyoal, agar Bupati Palas Ali Sutan Harahap (TSO) dan Pimpinan DPRD Padang Lawas jangan membeking PT SSL dan SRL. “Apalagi terindikasi kuat banyak membawa bencana sosial dan lingkungan di Padang Lawas,” bilangya.

Anshor juga menyinggung, agar Bupati Palas Ali Sutan Harahap (TSO) dan Pimpinan DPRD Padang Lawas tidak menjalankan standard ganda dalam merespon konflik perusahaan, tetapi harus berpihak kepada masyarakat yang notabenenya memerlukan perhatian pemerintah.

“Bupati harus serius mencarikan solusi atau jalan tengah di antara kedua belah pihak, adalah PT SSL dan SR versus masyarakat. Terlebih persoalan ini berpotensi memunculkan pertumpahan darah,” urainya.    Kemudian dia meminta PT SSL dan SRL transparan dalam hal volume produksi kayu di semua kawasan konsesi.

“Bila tidak ada itikad baik perusahaan, kami akan meminta Presiden memerintahkan Kementeri  Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mereview izin PT SSL dan SRL, dan selama melakukan review perizinan, Menteri LHK menghentikan operasional dan aktifitas perusahaan,” tutup Ansor. (dra)

Berikan Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *