Korup Paralegal, Kompak Gelar Aksi Minta Kejari Periksa Kades se-Sergai

oleh -15 views
Rozi Albanjari sedang menyampaikan pernyataan sikap saat aksi soroti dana paralegal. (rasum)
Rozi Albanjari sedang menyampaikan pernyataan sikap saat aksi soroti dana paralegal. (rasum)

Sergai|MediatorPost:  Soroti Kegiatan Studi Banding Paralegal Desa se-Sergai, pada tanggal 3 hingga 6 Oktober 2020 yang dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat. Puluhan pemuda tergabung dalam Konsorsium Masyarakat Pedesaan Anti Korupsi  Serdang Bedagai (Kompak Sergai) menggelar aksi.

Menariknya, aksi yang digelar tersebut membeberkan aroma alias dugaan korupsi alias korup terhadap kegiatan Kepala Desa (Kades) se-Sergai yang dilaksanakan terbilang baru sepekan itu. Bahkan puncaknya Kejaksaan Negeri (Kejari) Sergai didesak untuk melakukan pemeriksaan beraroma merugikan negara itu.  

“Kegiatan Studi Banding Paralegal Desa se-Sergai di Bandung diduga korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang mengatasnamakan paralegal,” kata koordinator aksi, Rozi Albanjari menyampaikan pernyataan sikapnya saat aksi,  Senin (19/10/2020).

Menurut data yang dihimpun, sambung pria yang akrab disapa Rozi itu, kepergian studi banding para legal oknum Kepala Desa se-Sergai ini tidak sesuai regulasi yang berlaku dalam penggunaan dana desa, dan tidak diketahui jajaran Pemkab Sergai lainnya.   

“Kegiatan itu diduga illegal, apalagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) tidak, mengetahui keberangkatan para kades, begitu juga Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Sergai tidak mengetahuinya,” bilang Rozi menyampaika aspirasi dengan pengeras suara.

“Untuk itu, Kompak Sergai meminta kepada Pjs Bupati Sergai agar memanggil seluruh Kepala Desa yang berangkat studi banding di Bandung,” ungkap Rozi dengan nada keras, yang kemudian disambut yel-yel peserta aksi.  

Tak itu saja, Rozi juga mendesak Inspektorat Sergai agar melakukan penyelidikan terkait keberangkatan studi banding Kepala Desa diduga Illegal. “Selaku pengawasan internal pemerintahan sergai, kami meminta kades-kades itu segera diperiksa,” tegas Rozin.   

Tak sampai di situ, Kejaksaan Negeri (Kejari) Sergai sebagai institusi penegak hukum juga diminta turun tangan untuk melakukan penyelidikan atas keberangkatan sejumlah Kades yang menggunakan Dana Desa (DD) atau Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 2020 itu.

“ Pak Kajari…! Kami meminta agar para kades yang berangkat ke Kota Kembang itu diperiksa, serta usut tuntas oknum intelektual keberangkatan oknum Kepala Desa dan Panitia Pelaksana Kegiatan Studi Banding tersebut,” pungkasnya.

Rozi juga menambahkan, kegiatan Paralegal Desa lahir dari amanah dari nota kesepahaman (MoU) Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI dengan Kementrian Pedesaan dan Daerah Tertinggal (PDDT) RI Tahun 2016 tentang pembentukan keluarga sadar hukum dalam mewujudkan desa sadar hukum.

Nota kesepaham itu juga, lanjut Rozi, sejalan dengan Permen Hukum dan HAM No 1 Tahun 2018 tentang para legal dalam pemberian bantuan hukum Pasal 1 sampai 18. “Artinya kegiatan paralegal itu merupakan akses untuk memberikan bantuan hukum kepada orang miskin dan kelompok miskin di desa masing-masing, kepada LBH yang terakreditasi,” ungkapnya.

Bukan sebagaimana yang dilakukan para kades se-Sergai, dana tesebut digunakan malah untuk jalan-jalan alias pelesiran. “Apalagi saat ini, prokes Covid-19 sedang diperketat pemerintah, sehingga untuk dinas ke luar dibatasi, maka dari itu diduga telah banyak regulasi yang ditabrak,” ungkap Rozi. (Rasum).  

Berikan Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *