Lima Daerah Sumut Belum Penuh Salurkan Bantuan

editor -3 views

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumut mencatat ada lima daerah yang belum menyalurkan sepenuhnya bantuan kepada masyarakat. Malah ada yang masih dalam proses pengadaan.

Hal ini terungkap saat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut R Sabrina saat memimpin rapat evaluasi penyaluran JPS dengan para Sekda kabupaten/kota se-Sumut secara virtual di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan.

Dalam rapat tersebut, Sekdaprov Sumut memaparkan beberapa poin mengenai hal yang harus dievaluasi. Di antaranya masih ada kabupaten/kota yang belum 100% menyalurkan bantuannya kepada masyarakat, yaitu Kabupaten Samosir (proses pengadaan), Kabupaten Toba (24,06%), Kabupaten Mandailing Natal (49, 35%), Kabupaten Nias (85%) dan Kota Pematangsiantar (71,89 %).

Sebagai informasi, sebanyak 20 kabupaten penerima paket sembako telah 100% menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Sementara untuk kabupaten/kota yang menerima dana BLT, realisasinya masih 72,26 % disalurkan kepada masyarakat.

Menurut Sabrina, kabupaten/kota yang belum selesai menyalurkan bantuan tersebut lantaran ada proses yang masih berjalan di lapangan. Misalnya ada kabupaten yang mendahulukan penyaluran bantuan pemerintah pusat, baru kemudian dilanjutkan dengan bantuan Pemprov Sumut.

Kendala yang sering dijumpai antara lain kesiapan gudang di kabupaten/kota. Terbatasnya bahan pokok di beberapa kabupaten/kota, serta keterbatasan transportasi penyaluran sampai ke titik bagi penerima.

Sementara itu, Sekda Mandailing Natal Gozali Pulungan mengatakan penyaluran di daerahnya agak terlambat, lantaran daya tampung gudang yang tidak memadai. Sehingga penyaluran paket sembako dilakukan secara bertahap. Begitu pula dengan Kabupaten Nias yang memiliki kendala keterbatasan gudang dan ada lokasi yang sulit dijangkau.

Mengenai masyarakat yang belum mendapat bantuan dari Pemprov, Sabrina mengatakan, akan mendapat bantuan yang bersumber dari luar Pemprov, seperti bantuan dari pemerintah pusat, pemkab/pemko maupun dari dana desa.

Namun Sekda mengharapkan agar masyarakat yang tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahtearan Sosial (DTKS) juga aktif melapor kepada pemerintah di tingkat bawah seperti desa atau kelurahan. Karena memang data masyarakat prasejahtera yang baru akibat terdampak Covid-19 saat ini belum semuanya diperbarui.(rel/HB)

 

Berikan Komentar