Meradang…! Proyek Irigasi Batang Ilung tak Pakai Plang, Babat Palawija Warga

editor -155 views
Proyek Pengerukan Sedimen Irigasi Batangilung tak berplang dan kondisi tanaman palawija telah dibabat
Photo: Proyek Irigasi Batangilung tak berplang dan kondisi tanaman palawija yang telah dibabat

Paluta|MediatorPost: Pekerjaan proyek pengerukan sedimen irigasi Batangilung terpapar menuai berbagai persoalan. Parahnya bikin warga meradang, sebab musababnya tanaman palawija mereka di sekitar irigasi dibabat kandas petugas yang digaji dari duit rakyat itu.

Mirisnya lagi, pekerjaan irigasi skunder milik Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara (SDA CKTR Provsu) tak memasang plang proyek, hingga berujung dicibiri dan diduga tak transparan.

Seperti informasi yang dihimpun kru media, hingga Kamis (10/9/2020), di Desa Lantosan 1 Kecamatan Portibi, warga desa meradang dikarenakan tanaman palawija dibabat kandas oleh pihak dinas irigasi Batang Ilung.    

Tanaman Palawija Warga Dibabat

“Kami sangat kecewa dan merasa dirugikan serta disepelekan petugas dinas Irigasi batangilung. Sayuran yang kami Tanami dibabat habis dan dicincang oleh petugas tanpa memberitahukan terlebih dahulu,” M. Siregar.   

Parahnya lanjut M Siregar, warga umumnya tidak mengetahui persis petugas yang melakukan pembabatan palawija tersebut dari tingkat kabupaten Paluta atau dari tingkat Provinsi Sumut. “Saat ditanya warga, petugas yang membabat palawija itu mengaku dari irigasi tingkat Paluta, dan mengaku kalau pembabatan atas perintah dinas SDA CKTR Provsu,”urainya.     

Padahal jelas, M Sirgar, tanaman sayur-sayuran dan kacang-kacangan di seputaran irigasi yang dimanfaatkan warga, sama sekali tidak mengganggu aliran irigasi. “Malah beberapa tahun yang lalu semak belukar, dan kemudian kami bersihkan dengan biaya sendiri agar bisa ditanami palawija,”ulas M Siregar.   

Begitu juga warga lainnya, Saut Ritonga mengecam kalau kinerja pemerintah terbilang kejam kepada masyarakat. “Para apartur yang dibiayai dari duit rakyat itu maunya menghargai rakyat, berilah informasi kepada warga, agar warga petani sempat mengutip hasil tanamannya yang telah memeras peluh keringat itu,” tandasnya.   

Gubsu Diminta Tindak Kesewenang-wenangan Petugas Irigasi

Hakikinya warga pun tau kalau lahan yang mereka garap adalah daerah irigasi. “Kami sadar itu bukan lahan kami dan sudah siap dengan resiko dibabat, tapi alangkah baiknya bila sebelum pembabatan ada pemberitahuan sehingga warga sempat mengutip hasil dan meminimalisir kerugian,” ketusnya.

Kalau pembabatan palawija secara tiba-tiba dan tak ada pemberitahuan, sama artinya petugas pemerintah tak menunjukkan etika dan sikap berkeadilan bagi masyarakat. “Ingat kalian penyelenggara negara, dimana landasan idiologi Pancasila sendiri memahamkan tenggangrasa dan keadilan sosial,” cuitnya.

Parahnya, cafe atau pondok-pondok yang berdiri didaerah irigasi tidak dibersihkan atu sekalian ditumbang. “Mana prilaku keadilan sosial yang kalian terapkan. Wajarlah kalau di tengah masyarakat tindakan oknum aparatur dicap ‘tebangpilih’ atau pilihkasih,” celutuknya.

Karena itu kami meminta kepada Gubsu Edi Rahmayadi, selaku pemerintahan koordinator pusat agar memberikan tindakan tegas kepada jajarannya dan pemerintahan kabupaten yang melakukan tindakan kesewenang-wenangan terhadap rakyat. “Ini tugasmu pak Edi mana janji-janji Sumut bermartabat itu,” celotehnya.   

Pekerjaan Proyek tak Gunakan Plang

Terpisah dan masih sepanjang aliran daerah Irigasi Batang Ilung, persisnya di Desa Aek Haruaya dan Bandar Lantosan Kecamatan Portibi tampak pengerukan sedimen irigasi tak memasang plank informasi proyek.    

Pengerjaan pengerukan sedimen di sepanjang saluran irigasi sekuder Bondar Bandar (BB) irigasi Batang Ilung di desa Aek Haruaya dan Bandar Lantosan Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara bak proyek siluman. Pasalnya, proyek tersebut tidak memakai plang informasi proyek.

Dari penelusurang, kru media disepanjang pekerjaan tersebut tak terlihat papan proyek, salahseorang pekerja mengatakan. “Tugas kami hanya melakukan pengerukan dengan alat berat, kalau proyek ini bersumber dari mana. Saya tidak tahu,” kata salahsatu pekerja yang namanya tak mau disebutkan.   

Menyikapi itu, Akfiris penggiat anti korupsi Altudes Siregar mengatakan, kalau papan atau plang proyek itu penting dipajangkan. Selain sebagai pelengkap persyaratan pengerjaan proyek, juga menjadi amana keterbukaan informasi dan transparansi penggunaan uang negara yang bersumber dari rakyat.  

“Ada payung hukum yang mengatur hak publik untuk mendapatkan informasi, sehingga negara transparan menggunakan uang rakyat dan anggaran yang diplot di APBD maupun APBN,” tegasnya.

Selain itu, pembuatan papan proyek tidak sekadar kewajiban, tetapi amanat dari kontrak kerja yang disetujui. ” Hakikinya plank proyek merupakan alat bukti pembela kontraktor dari tudingan miring,” ulasnya. (coy)

Berikan Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *