Prihatin, Hakim PN Medan ‘Abaikan’ Hak Terdakwa

editor -3 views

MEDAN – Mahkamah Agung diminta untuk segera menyikapi masalah birokrasi di Pengadilan Negeri Medan. Pasalnya putusan yang sudah dibacakan tidak serta merta bisa diterima oleh para pihak untuk mengambil langkah hukum selanjutnya apakah menerima atau banding terhadap putusan tersebut.

Kepada wartawan Junaidi Matondang selaku Penasihat Hukum, Walikota Medan Non Aktif, Tengku Dzulmi Eldin melalui pesan Whatsapp Jumat (19/06/20) hal tersebut harus menjadi perhatian dari pihak Mahkmah Agung karena menyangkut nasib si pencari keadilan itu sendiri.

“Bahkan ketika mendaftarkan banding atas putusan dugaan menerima suap dengan terdakwa Tengku Dzulmi Eldin pada Rabu (17/06/20), kemarin pihaknya belum menerima salinan putusan. Dengan demikian pihaknya belum dapat memastikan kapan akan menyerahkan memori banding yang menjadi alasan hukum kami dalam mengajukan banding,” tuturnya.

Padahal bila mengacu pada Pasal 196 ayat 3 huruf b KUHAP memberikan stressing agar hakim sesegera mungkin memberikan salinan putusan agar secepatnya dipelajari oleh terdakwa dan penasihat hukumnya guna kepentingan untuk menentukan sikap apakah terdakwa menerima atau menolak putusan Hakim tersebut.

Tentunya kami, lanjut Junaidi selaku Penasihat Hukum sangat prihatin dengan sikap Majelis Hakim yang hingga batas waktu pengajuan banding masih saja mengabaikan hak terdakwa dan penasihat hukum untuk mendapatkan salinan putusan.

“Seharusnya majelis sudah paham dan mengerti bahwa mendapatkan salinan putusan adalah merupakan hak seorang terdakwa dan sebaliknya merupakan kewajiban majelis hakim agar terdakwa dan penasihat hukumnya mempunyai waktu yang relatif cukup untuk mempelajari putusan yang telah dibacakan,”ucapnya lagi.

Masih dalam penuturan bila seseorang terdakwa sudah mendapatkan salinan dan membaca isi putusan maka ini menjadi acuan untuk mengajukan banding atau menerima putusan tersebut karena telah mempertimbangkan secara cermat dan matang.

Dengan tidak terpenuhinya hak terdakwa untuk segera mendapatkan salinan putusan majelis hakim tersebut sama artinya bahwa majelis hakim yang bersangkutan telah melanggar undang-undang dan mengebiri hak terdakwa secara sewenang – wenang.

Ia juga menuturkan jika alasannya masih diperlukan koreksi majelis hakim atas putusannya tersebut lantas mengapa tidak ditunda saja hingga pada saat pembacaan putusan tersebut benar dan final serta langsung bisa dibagikan kepada pihak terdakwa maupun penuntut untuk mengambil langkah hukum banding atau tidak.

Tentunya permasalahan ini harus ditanggapi serius dari pihak Pengadilan Tinggi selaku Voorpost (perpanjangan tangan) Mahkamah Agung RI. Harapanya kejadian seperti ini tidak terulang kembali dan benar-benar menjalankan undang-undang dan bukan malah mengingkari amanat undang-undang secara sewenang-wenang.

Disebutkannya, keprihatinan kami atas perilaku majelis hakim ini bukan keluhan terdakwa tetapi adalah kritik kami selaku bagian dari catur wangsa dalam menjaga pengadilan dari hakim-hakim yang unprofesional conduct atau tidak berkualitas, khususnya Hakim Pengadilan Negeri Medan.

Diakhir konfirmasinya, ia juga menegaskan bahwa pengadilan adalah tempat suci dimana orang-orang berharap dimudahkan untuk mendapatkan sesuatu yang memang menjadi haknya bahkan hak yang tidak secara nyata ada diberikan undang2 tetapi memang dibutuhlan dalam lalu lintas pergaulan di tengah-tengah masyarakat.

Perlu diketahui, Walikota Medan nonaktif Dzulmi Eldin (59) divonis 6 tahun penjara, denda Rp 500juta subsider 4 bulan kurungan dan hak politiknya dicabut selama 4 tahun. (AAC)

Berikan Komentar