Soal Covid-19 di Labusel, BPBD tak Dilibatkan Alkowar Curigai Keabsahan Informasi

editor -34 views
Sekretaris BPBD Labusel dengan kru media saat wawancara

Labusel|MediatorPost: Jika bencana faktor alam atau bencanan alam, penanganan biasanya melibatkan langsung Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPD) kabupaten, provinsi maupun pusat. Ada yang menarik untuk  bencana nonalam Covid-19 di Labuhanbatu Selatan (Labusel) BPBD Kabupaten terbilang tak dilibatkan.

Buntutnya, menimbulkan kecurigaan keabsahan informasi Covid 19 dari berbagai elemen masyarakat, adalah Aliansi Komunikasi Wartawan (Alkowar) menilai penanganan virus tersebut rancuh.     

“Saya tidak dapat memberikan penjelasan terkait informasi Covid 19 di Labusel dan saya tidak tau, seharusnya kami sudah tau namun kami belum diberi khabar,” kata Sekretaris BPBD Labusel Rujiono kepada kru media, di kantornya, di Jln, Simaninggir Kota Pinang Labusel-Sumut. (15/9/2020).  

Bahkan saat disinggung mengenai jumlah rang terpapar virus Covid 19 salahsatu pentolan BPBD itu berkilah. “Untuk lebih jelas, dirinya akan mempertemukan dengan Ketua Harian Gugus Tugas Covid 19 sekaligus menjabat  Kepala Badan (Kaban) di BPBD Labusel,” kilahnya.

Tak sampai di situ, menanggapi informasi yang beredar di tengah-tengah masyarakat tentang warga terpapar Covid 19 di Labusel dia mengaku tak bisa memastikannya. “Belum bisa dipastikan, yang pastinya silahkan buka website Dinas Kesehatan (Dinkes),” jelasnya.

Kemudian sekretaris itu menerangkan, runutan informasi terdampak Covid 19 dimulai dari keterangan Bagian Operator Gugus Tugas, adalah Dokter Lamona. Inilah orang yang senantiasa merekap data, kemudian baru diberikan ke kami, barulah kami ketahui. “Tapi saat ini blm ada khabar,” tegasnya.

Untuk penanganan Covid 19, bilang sekretaris, tanggungnya hanyalah menyampaikan arahan dan memberikan spanduk-spanduk yang berisikan konten saran Protokol Kesehatan (Prokes). Kemudian, jika ada yang diduga terpapar covid 19 maka kami akan mengantarkan ke RSU yang telah ditentukan.

“Apalagi kami juga sudah diberi tugas dengan dikeluarkan SK dari Bupati sesuai dengan tupoksi masing-masing sebab kami tidak bisa membendung masyarakat,” ungkapnya.

Terkait anggaran, sekretaris BPBD Labusel juga mengaku belum membuat atau pun belum ada menganggarkan dana untuk yang terdampak  covid. “Anggaran yang sudah ada sebesar Rp3,8 Miliar dipergunakan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” ungkapnya.   

Di antara kegunaannya, yakni, pemberian masker dan vitamin untuk ke sekolah-sekola di Labusel, pemberian tong air untuk cucitangan, dan termogen untuk Dinas Kesehatan (Dinkes) serta pemberian sembako, pemberian bibit tepat panen, tanaman palawija dari permintaan pertanian untuk masyarakat, dan juga pemberian sembako.

Ditanyai soal beredarnya informasi simpang siur bahwa ada 8 warga terdampak Covid 19 yang dijemput dan dibawa ke rumah sakit serta ke Rumah Dinas (Rumdis). “Untuk penjemputan tersebut tidak tau dan tidak ada khabar, melainkan yang saya tau hanyalah 6 orang yang sudah dirawat di Rumah Sakit PTPN yang notabenya memang org tersebut kerja di perusahaan PTPN3,” tegasnya.

Adapun 6 warga yang terdampak itu di antaranya adalah 1 orang warga Sisumut, 1 orang bukit tujuh yang tidak tinggal di Labusel, namun data masih di alamatkan Labusel. Selanjutnya 4 warga lagi orang PTPN juga.

“Untuk keterangan lebih akurat dan lebih lanjut, sebaiknya temui jaringan sosial yaitu Dandim ataupun kodim, kapolsek ataupun polres serta dinkes Gugus Tugas Covid 19 dan juga Kominfo bagian Humas covid 19, karena mereka itulah yang mengetahui identitas lengkap yang terpapar covid maupun yang diduga terdampak covid 19,” urainya.

Menyikapi itu, salahsatu fungssionaris Aliansi Komunikasi Wartawan (Alkowar) Nurhabibah Batubara mengatakan, ketidakjelasan fungsi BPBD Labusel dalam penanganan Covid 19 terbilang sangat rancuh. “Terlebih lagi BPBD Kabupaten Labusel sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani bencana, namun seperti tak dilibatkan dalam penanganan Covid 19,” ungkapnya.

Ini suatu keanehan, jelas Nurhabibah, sekelas institusi yang dilahirkan oleh produk regulasi untuk menangani bencana, namun untuk penanganan Covid 19, seperti tak diberikan peran. Melainkan dibentuk Tim Gugus Covid. “Ini ada apa..? sepertinya ada skenario khusus dan diduga ditutup-tutupi dalam penanganan virus itu,” celutuknya. (NHB).

Berikan Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *