Terorisme Tumbuh dari Intoleransi, Perpres Diperlukan untuk Pelibatan TNI

oleh -30 views
Zulkarnaen sebagai narasumber menyampaikan narasi ilmiahnya di seminar webiner, di Aula Fakultas Dakwah
Zulkarnaen sebagai narasumber menyampaikan narasi ilmiahnya di seminar webiner, di Aula Fakultas Dakwah

Medan|Mediatorpost: Radikalisme dan terorisme berakar dari sikap intoleransi. Untuk itu, perlu menumbuhkan rasa toleransi sesama masyarakat dan tidak beranggapan paling benar dan bagi yang berbeda pandangan bukan alasan untuk diperangi.

Sehingga diperlukan, pelibatan TNI sebagai bagian dari menjaga keutuhan Negara Kesatuan Repulbik Indonesia (NKRI), namun dengan pembatasan-pembatasan yang perlu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).

Setidaknya hal di atas itu, adalah cukilan dari seminar webinar  bertemakan “Polemik Pelibatan Tni Dalam Penanganan Aksi Terorisme” yang diselenggarakan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam (FUSI) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara bersama Academic TV , Senin (19/10), di Aula Dakwah. Senin (19/10/2020).

Hadir dalam Giat akademis itu beberapa narasumber, adalah Dekan FUSI Prof Dr Katimin MAg, pakar hukum dan aktivis Dr Zulkarnain Nasution MA dan Dr Adi Mansar Lubis SH MHum serta psikolog Prof Dr Irmawati. Webinar dipandu secara virtual oleh akademisi  Mufti Makarim.

“Penting upaya pencegahan dari lembaga terkait untuk menekan radikalisme, termasuk dengan melibatkan TNI di dalam menangani terorisme tersebut,” ungkap, Prof Dr Katimin MA, dalam orasi ilmiahnya sebagai salahsatu nara sumber.  

Menurut Prof Katimin, Keikutsertaan TNI merupakan upaya untuk menjaga keutuhan NKRI dari kehancuran akibat tindakan terorisme maupun radikalisme.

Sementara, Pakar hukum Dr Zulkarnain menyampaikan, polemik atau masalah mendasar soal pelibatan TNI dalam terorisme ini terjadi ketika revisi undang-undang tindak pidana terorisme.

“Banyak yang menjadi polemik seperti definisi terorisme hingga soal pelibatan TNI dalam penanganan aksi terorisme. Hal itu yang perlu dijelaskan dalam ketentuan turunan yaitu peraturan presiden (perpres) yang saat ini sedang dibahas,” ujarnya.

Dijelaskannya, terdapat respons publik yang pro dan kontra terkait tema bahasan tersebut. “Saat ini, mendapat banyak pro dan kontra, seperti anggapan dan ketakutan bakal terjadi militerisasi hingga potensi pelanggaran HAM dan sebagainya,” ungkapnya.

Namun ia menegaskan, pelibatan TNI dalam penanganan terorisme sangat diperlukan namun dengan batasan tertentu. “Boleh ada pelibatan TNI namun tentu ada batasannya. Batasan-batasan tersebut diminta agar diatur dalam perpres dimaksud, yang kini dibahas di tingkat presiden dan DPR,” ungkapnya.

Ini juga diperlukan agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru bagi publik. Kita dalam webinar ini sepakat ada keterlibatan TNI namun terbatas. Tidak sepenuhnya penanganan terorisme  oleh TNI,” urainya.

Hal itu dipaparkannya terkait perkembangan penanganan terorisme yang didominasi kepolisian dan lembaga terkait lain seperti BNPT dinilai belum optimal. Dicontohkannya seperti penanganan kasus teroris Santoso yang akhirnya menurunkan prajurit TNI yang berhasil memburu kelompok teroris di hutan rimba.

Dijelaskannya kemampuan dan taktis penyergapan di hutan lebih dikuasai TNI sehingga dalam kasus itu, penugasan TNI cukup tepat dan efektif. Berdasarkan penggalan peristiwa ini, diharapkan menghasilkan rekomendasi.

“Webinar ini bertujuan mendapatkan masukan dari akademisi dan masyarakat umum agar direkomendasikan untuk menjadi pertimbangan dalam peraturan yang sedang dibahas dan akan diterbitkan tersebut, harus ada pembagian tugas yang jelas,” jelasnya.

Ia mengharapkan, masalah radikalisme dan terorisme ditangani dengan baik dan penanganan dan antisipasinya menggunakan pendekatan-pendekatan yang humanis.

Sementara Dr Adi Mansar, narasumber yang mengulik materi dari sisi hukum menjelaskan, keterlibatan TNI dalam penanganan aksi terorisme merupakan hal yang lazim atau wajar. Karena dalam UU TNI sendiri pun dijelaskan tugasnya untuk menangani aksi terorisme dan masuk operasi militer selain perang (OMSP).

Ia menegaskan, tidak ada keraguan tentang kredibilitas TNI dan pelibatannya untuk mengatasi ancaman terorisme, namun diberikan dalam situasi tertentu. (Ting)

Berikan Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *